PENINGKATAN PENGUKURAN PENILAIN KINERJA SECARA OBYEKTIF MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM DAN MEKANISME PENILAIAN KINERJA TERINTEGRITAS

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukanpembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Banyak kalangan menilai SDM aparatur pemerintah selama ini kurang efisien dan efektif. Reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur merupakan bagian esensialyang tidak dapat dihindari agar dapat tercapai tujuan-tujuan yang lain. Road Map Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2015-2019 terbagi dalam beberapa area perubahan yang meliputi salah satunya adalah Penataan Manajemen SDM Aparatur, dalam konteks penataan manajemen SDM setelah dilakukan analisis Diagnostic Reading didapat bahwa Variabel Organisasi berkinerja tinggi terlihat tiga kriteria menonjol yang harus dibenahi sebagai berikut: 1. Pengelolaan Manajemen Informasi, Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan SDM 2. Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pola Karir SDM 3. Penyiapan bahan koordinasi dan Pengelolaan mutasi SDM Berdasarkan hasil dengan AnalisisSWOT didapat bahwa Pengelolaan Manajemen Informasi, Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan SDM belum optimal karena Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) belum cascading dengan Kinerja Organisasi (Renstra, Perjanjian Kinerja dan Produktivitas Pegawai) dengan Total Nilai 13 (tiga Belas). Sistem Penilaian kinerja Pegawai merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Keterkaitan antara Kinerja Pegawai dengan Kinerja Organisasi menggambarkan suatu Sistem maupun mekanisme dari Pengukuran Penilaian Kinerja yang Obyektif dan terintegrasi yang berdampak terhadap peningkatan nilai PMPRB dalam proses Reformasi Birokrasi di lingkungan BMKG.