Reformasi Kebijakan Perizinan Bangunan Gedung : Studi terhadap Dampak Perubahan Perilaku dan Kondisi Sosial Ekonomi di Kabupaten Purwakarta

Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 mengganti nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang secara signifikan telah mengubah tata kelola perizinan bangunan gedung di Indonesia. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kinerja kebijakan yang dinilai dengan kriteria evaluasi meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan merujuk pada teori William Dunn, (2000), terhadap dampak kebijakan pada kondisi saat ini, khususnya pada terjadinya perubahan perilaku dan perubahan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan data kuesioner yang berasal dari 76 responden masyarakat pemohon perizinan bangunan yang telah menerima layanan PBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari efektivitas, kecukupan dan responsivitas kebijakan PBG terhadap perubahan perilaku masyarakat dan ASN di Kabupaten Purwakarta. Begitupun pada kriteria efisiensi dan perataan kebijakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Purwakarta. Di sisi lain ditemukan bahwa kriteria ketepatan kebijakan PBG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terjadinya perubahan kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, ditemukan pula bahwa perubahan perilaku masyarakat dan ASN sebagai dampak implementasi kebijakan perizinan PBG berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya perubahan kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Purwakarta.